Memahami ‘Islam Nusantara’

Oleh: Muhammad Abduh Al-Banjary

Belakangan ini istilah ‘Islam Nusantara’ ramai dibicarakan orang. Beragam tanggapan, baik yang pro dan kontra, terhadap istilah ini mengemuka. Tulisan ini coba mendudukkan wacana ‘Islam Nusantara’ ini secara proporsional, dan sikap apa yang harus kita ambil menghadapi wacana ini.

Apa Itu ‘Islam Nusantara’?

Harus kita akui, istilah ‘Islam Nusantara’ sebenarnya belum memiliki definisi yang tegas, yang diterima oleh semua pihak. Beragama definisi dikemukakan oleh berbagai pihak, yang tidak memungkinkan untuk disatukan semuanya. Mari kita lihat sebagian definisi yang mengemuka.

Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, saat pembukaan acara Istighotsah Menyambut Ramadhan dan Pembukaan Munas Alim Ulama NU, Minggu (14/06) di Masjid Istiqlal, Jakarta, menyatakan ‘Islam Nusantara’ adalah, “Islam yang ramah, anti radikal, inklusif dan toleran.” Ia juga menyatakan, “Islam Nusantara ini didakwahkan merangkul budaya, melestarikan budaya, menghormati budaya, tidak malah memberangus budaya.” Kemudian ia nyatakan bahwa ‘Islam Nusantara’ berbeda dengan ‘Islam Arab’, “Islam Arab yang selalu konflik dengan sesama Islam dan perang saudara.” (http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150614_indonesia_islam_nusantara)

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam sambutannya pada Munas Alim Ulama NU ini mendukung model ‘Islam Nusantara’ yang dikemukakan oleh Said Aqil Siradj. Ia menyatakan, “Islam kita adalah Islam Nusantara, Islam yang penuh sopan santun, Islam yang penuh tata krama, itulah Islam Nusantara, Islam yang penuh toleransi.” (http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150614_indonesia_islam_nusantara)

Azyumardi Azra, Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam UIN Syarif Hidayatullah, menyatakan, “Islam Nusantara adalah Islam distingtif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi dan vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya dan agama di Indonesia. Ortodoksi Islam Nusantara (kalam Asy’ari, fikih mazhab Syafi’i, dan tasawuf Ghazali) menumbuhkan karakter wasathiyah yang moderat dan toleran. Islam Nusantara yang kaya dengan warisan Islam (Islamic legacy) menjadi harapan renaisans peradaban Islam global.” (http://fah.uinjkt.ac.id/index.php/20-articles/kolom-fahim/197-islam-nusantara-adalah-kita)

Afifuddin Muhajir, Wakil Pengasuh PP. Salafiyah Syafi’iyah, Dosen Ma’had Aly Situbondo, dan Katib Syuriah PBNU, mendefinisikan Islam Nusantara dengan, “Pemahaman, pengamalan, dan penerapan Islam dalam segmen fiqh mu’amalah sebagai hasil dialektika antara nash, syari’at, dan ‘urf, budaya, dan realita di bumi Nusantara.” (http://mahad-aly.sukorejo.com/2015/06/maksud-istilah-islam-nusantara/)

Mari kita simak pemaparan KH. Afifuddin secara lebih rinci. Beliau mengatakan, “Alquran dan as-Sunnah sebagai sumber utama Agama Islam memuat tiga ajaran. Pertama, ajaran akidah, yaitu sejumlah ajaran yang berkaitan dengan apa yang wajib diyakini oleh mukallaf menyangkut eksistensi Allah, malaikat, para utusan, kitab-kitab Allah, dan hari pembalasan. Kedua, ajaran akhlak/tasawwuf, yaitu ajaran yang berintikan takhalli dan tahalli, yakni membersihkan jiwa dan hati dari sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat terpuji. Ketiga, ajaran syariat, yaitu aturan-aturan praktis (al-ahkam al-‘amaliah) yang mengatur perilaku dan tingkah laku mukallaf, mulai dari peribadatan, pernikahan, transaksi, dan seterusnya. Yang pertama dan kedua sifatnya universal dan statis, tidak mengalami perubahan di manapun dan kapanpun. Tentang keimanan kepada Allah dan hari akhir tidak berbeda antara orang dahulu dan sekarang, antara orang-orang benua Amerika dengan benua Asia. Demikian juga, bahwa keikhlasan dan kejujuran adalah prinsip yang harus dipertahankan, tidak berbeda antara orang Indonesia dengan orang Nigeria. Penipuan selalu buruk, di manapun dan kapanpun. Dalam segmen keyakinan dan tuntunan moral ini, Islam tidak bisa diembel-embeli dengan nama tempat, nama waktu, maupun nama tokoh.

Sementara yang ketiga, yaitu ajaran syari’at, masih harus dipilah antara yang tsawābith/qath’iyyāt dan ijtihādiyyāt. Hukum-hukum qath’iyyāt seperti kewajiban salat lima kali sehari semalam, kewajiban puasa, keharaman berzina, tata cara ritual haji, belum dan tidak akan mengalami perubahan (statis) walaupun waktu dan tempatnya berubah. Salatnya orang Eropa tidak berbeda dengan salatnya orang Afrika. Puasa, dari dahulu hingga kiamat dan di negeri manapun, dimulai semenjak subuh dan berakhir saat kumandang azan magrib. Penjelasan Alquran dan Alsunnah dalam hukum qath’iyyāt ini cukup rinci, detail, dan sempurna demi menutup peluang kreasi akal. Akal pada umumnya tidak menjangkau alasan mengapa, misalnya, berlari bolak-balik tujuh kali antara Safa dan Marwa saat haji. Oleh karena itu akal dituntut tunduk dan pasrah dalam hukum-hukum qath’iyyāt tersebut.

Sementara itu, hukum-hukum ijtihādiyyāt bersifat dinamis, berpotensi untuk berubah seiring dengan kemaslahatan yang mengisi ruang, waktu, dan kondisi tertentu. Hukum kasus tertentu dahulu boleh jadi haram, tapi sekarang atau kelak bisa jadi boleh. Alquran dan Alsunnah menjelaskan hukum-hukum jenis ini secara umum, dengan mengemukakan prinsip-prinsipnya, meski sesekali merinci. Hukum ini memerlukan kreasi ijtihad supaya sejalan dengan tuntutan kemaslahatan lingkungan sosial.” (http://mahad-aly.sukorejo.com/2015/06/maksud-istilah-islam-nusantara/)

Dari beberapa contoh definisi ‘Islam Nusantara’ di atas, kita bisa melihat bahwa masing-masing pihak masih mendefinisikan ‘Islam Nusantara’ sesuai pemahamannya masing-masing.

Di sini penulis ingin mengeluarkan definisi ‘Islam Nusantara’ yang dikemukakan oleh KH. Afifuddin Muhajir dari pembahasan kita selanjutnya. Hal ini karena definisi yang beliau kemukakan sebenarnya sejalan saja dengan pemahaman para ulama klasik. Memang ada beberapa silang sengketa tentang, misalnya, apakah akhlak diletakkan terpisah dari ajaran Islam lainnya atau ia include dalam bagian Syariah. Ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah, dan faktanya memang banyak ulama yang membagi ajaran Islam menjadi tiga, sebagaimana yang dikemukakan KH. Afifuddin. Kemudian tentang pembagian hukum menjadi qath’iyyaat dan ijtihaadiyyaat, atau dengan istilah lain tsawaabit dan mutaghayyiraat, juga telah lama dikemukakan oleh para ulama. Bahkan banyak sekali ulama, salah satunya Ibnul Qayyim rahimahullah, yang menegaskan bahwa hukum fiqih yang dilandasi oleh ‘urf bisa berubah seiring perubahan zaman, keadaan dan tempat.

Jika pun ingin membahas hal ini secara panjang-lebar, itu bisa dilakukan pada kesempatan lainnya.

Sekarang tinggal definisi ‘Islam Nusantara’ yang dikemukakan oleh Said Aqil Siradj dan Azyumardi Azra.

Kritik Terhadap Konsep ‘Islam Nusantara’ Ala Said Aqil Siradj dan Azyumardi Azra

‘Ali Mushthafa Ya’qub, Rais Syuriah Bidang Fatwa PBNU 2010-2015 dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, menolak penggunaan istilah ‘Islam Nusantara’. Beliau menyatakan, “Ya, Islam itu agama. Nusantara itu budaya. Tidak bisa disatukan antara agama dan budaya.”

Lebih jauh beliau mengatakan, “Kalau ‘Islam Nusantara’ itu Islam di Nusantara, maka tepat. Kalau ‘Islam Nusantara’ itu Islam yang bercorak budaya Nusantara, dengan catatan: selama budaya Nusantara itu tidak bertentangan dengan Islam, maka itu juga tepat. Namun kalau ‘Islam Nusantara’ itu Islam yang bersumber dari apa yang ada di Nusantara, maka itu tidak tepat. Sebab sumber agama Islam itu Al-Qur’an dan Hadits. Apa yang datang dari Nabi Muhammad itu ada dua hal yaitu agama dan budaya. Yang wajib kita ikuti adalah agama: aqidah dan ibadah. Itu wajib, tidak bisa ditawar lagi. Tapi kalau budaya, kita boleh ikuti dan boleh juga tidak diikuti. Contoh budaya: Nabi pakai sorban, naik unta, dan makan roti. Demikian pula budaya Nusantara. Selama budaya Nusantara tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka boleh diikuti. Saya pakai sarung itu budaya Nusantara dan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Shalat pakai koteka itu juga budaya Nusantara, tapi itu bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu tidak boleh. Jadi harus dibedakan antara agama dan budaya.” (http://jejakislam.net/?p=935)

Pernyataan KH. ‘Ali Mushthafa Ya’qub, yang juga salah satu pakar Hadits di Indonesia, ini memberi panduan yang cukup jelas tentang bagaimana memahami hubungan antara Islam dengan Nusantara. Sebagai sebuah ajaran, baik aqidah dan syariah, Islam adalah satu. Tidak ada istilah ‘Islam Nusantara’, ‘Islam Arab’, ‘Islam Eropa’, dan lain sebagainya. Islam itu satu, dan sumber ajarannya juga sama untuk seluruh dunia, yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dalam konteks ini, penggunaan istilah ‘Islam Nusantara’ jelas mengaburkan umat dari ajaran Islam yang sebenarnya. Seakan-akan sumber ajaran Islam itu berbeda-beda, tergantung di wilayah mana ia tumbuh.

Adapun dari sisi budaya, muslim Indonesia memang tidak wajib mengikuti budaya Arab. Muslim Indonesia tidak wajib memakai sorban sebagaimana dipakai oleh Nabi dan tidak harus menjadikan unta sebagai kendaraan yang membawanya ke mana-mana. Muslim Indonesia juga tidak harus membatasi pengobatan dengan bekam, habbatus sauda atau zaitun. Ini semua adalah budaya yang berkembang di tanah Arab pada masa Nabi, dan ia bukanlah bagian dari syariat. Pada konteks ini, muslim Indonesia boleh berbeda dengan muslim Arab atau muslim di belahan bumi lainnya.

Untuk kritik selanjutnya, mari kita simak pemaparan Tiar Anwar Bachtiar, Doktor Sejarah dari Universitas Indonesia, berikut ini.

Pertama, apabila yang dimaksud ‘Islam Nusantara’ adalah seperti yang disampaikan oleh Said Agil Siradj, yaitu Islam yang menjadikan “budaya” sebagai landasan dalam beragama, bukan menghilangkannya, maka pernyataan ini sesungguhnya tidak berisi sama sekali. Budaya ini sejatinya adalah sesuatu yang sifatnya dinamis, tidak statis. Apa yang dimaksud “merangkul budaya” dalam definisi Said Agil Siradj? Apakah yang dimaksud adalah baca Al-Quran dengan lagu Dandanggula? Sholat mengenakan sarung, bukan gamis? Memakai kopiah, bukan serban? Atau bagaimana? Ketika Islam datang ke suatu tempat yang dibawa adalah ajaran. Ajaran Islam itu tidak mewujud pada budaya, tapi pada teks ilahiah yang abadi, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pembawanya mungkin berbudaya tertentu seperti “Arab”, karena dia berasal dari Arab. Sebagai makhluk berbudaya, dia akan bertindak sesuai dengan kebiasaan budayanya. Pertama, ia mengenakan gamis, berbicara bahasa Arab, makan nasi mindi dan kabsyah, dan sebagainya. Itu pasti dilihat oleh orang-orang yang didatanginya. Jika yang didatanginya tidak merasa terdapat masalah, biasanya kultur itu bisa berkembang atau bahkan berakulturasi dengan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Contohnya dapat terlihat pada ‘nasi Arab’ yang menjadi makanan khas Betawi, Nasi Kebuli. Peristiwa seperti ini adalah wajar dalam setiap hubungan antar-budaya.

Pertanyaan berikutnya, apakah pertukaran budaya seperti ini tidak terjadi dalam ‘Islam Nusantara’ sebagaimana yang dimaksud oleh Said Agil Siradj? Sebagai contoh dapat dilihat pada, nama “Said Agil Siradj”. Nama “Agil” sebetulnya tertulis “Aqil”. hanya lidah orang Arab (Saudi atau Yamani) sering mengganti bunyi qhaf menjadi ghin. Nama itu adalah nama yang asing (Arab). Nama ini pun bahkan berbahasa Arab, dan bukan khas nusantara.

Contoh lain terdapat pada Nama Nadhlatul Ulama yang berbahasa Arab. Bahasa Arab dipilih daripada, misalnya, “Kebangkitan Kiai” atau yang semisalnya. Pilihannya justru malah “Nahdhatul-Ulama” yang aslinya adalah bahasa Arab; bahasa asing. Begitupun kultur seni di NU dalam budaya Shalawatan. Shalawat-shalawat yang dikenal di NU seperti Shalawat Nariyah, Shalawat Munfarijah, Shalawat Badar, dan lain-lain tidak menggunakan bahasa lokal yang dimengerti oleh masyarakat. Shalawatan ini pun diiringi musik. Pemilihannya bukan kacapi-suling atau Sasando, tetapi justru Rebana, yang bukan dikenal sebagai alat musik asli daerah Melayu atau Nusantara. Rebana adalah musik padang pasir khas Arab. Begitu pula nama-nama ulama atau kiai-kiai atau para santrinya. Alih-alih kita menemukan nama-nama kiyai seperti Kiai “Suratno”, Kiai “Suparmin”, Kiai “Paijo”, Kiai “Parto” atau semisalnya, Nama para kiai hampir semuanya berbahasa Arab sangat indah dan baik. Mislanya K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Abdul Wahab Hasbullah, K.H. Abdurrahman Wahid, K.H. Musthofa Bishri, dan sebagainya. Semua contoh-contoh diatas, terkait dengan Arab, dan amat sulit dibayangkan NU melepaskan identitasnya dari ‘Arabisasi’ yang sudah melekat selama ini menjadi karakter dan kultur NU.

Kedudukan Said Agil Siradj sebagai Ketua PBNU, dan melontarkan wacana mengenai ‘Islam Nusantara’ akan membuat masyarakat akan bingung bagaimana wujud hidup “Islam Nusantara” yang diutarakannya. Jika yang dimaksud wacana itu adalah NU, maka seharusnya tidak perlu ada sentimen terhadap ‘Islam Arab’ yang juga tidak jelas definisinya. Said Agil menyebut Islam Arab “suka berkonflik”. Pernyataan ini jelas aneh. Seharusnya ditunjukkan data statistik yang valid; berapa banyak warga Arab yang berkonflik setiap hari dan berapa banyak yang damai sehari-harinya. Jika “Islam Arab” itu ‘senang’ berkonflik, seharusnya orang Arab tidak bisa hidup normal. Dan pertanyaan yang sama dapat dilakukan juga kepada ‘Islam Nusantara’. Apa benar ‘Islam Nusantara’ tidak pernah berkonflik atau minimal tidak senang berkonflik? Kita tentu ingat insiden beberapa waktu silam, ketika, seorang tokoh yang di panggil ‘Gus’, diturunkan dari panggung saat berceramah. Sebabnya, ‘Gus’ tersebut memaki golongan lain yang tidak suka Maulid disebut “Wahabi”, biang “teroris” dan semisalnya. Apakah ini yang dimaksud dengan anti-kekerasan? Bukankah yang semacam ini adalah benih-benih timbulnya kekerasan? Istilah “Islam Nusantara sendiri, secara tidak langsung berpotensi memecah belah umat dan menimbulkan konflik.

Kedua, jika kriteria Islam Nusantara, merujuk pada pendapat Presiden Joko Widodo, yaitu terkait sopan santun, maka ini lebih rancu. Apakah sopan dan santun ini hanya milik orang-orang di wilayah Nusantara? Jelas ini adalah pemaksaan istilah. Sopan santun adalah universal, meskipun terkadang ekspresi motorik sedikit beda-beda. Seandainya ‘Islam Nusantara’ hanya diberi sifat sopan santun, maka definisi ini juga harus diberikan kepada siapa saja Muslim yang berlaku sopan santun, meskipun tidak berada di belahan Nusantara. Jika orang Arab berlaku sopan santun, maka ia harus disematkan pada definisi ini. Begitu pula Muslim Turki, India, Pakistan, Bangladesh, Amerika, dan sebagainya. Akan tetapi, tentu saja tidak akan ada yang sepakat bahwa wilayah-wilayah itu disebut “Nusantara”. Selain itu, sopan santun itu memang menjadi bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Jika ada Muslim yang mengamalkan ajaran Islam dengan benar, maka di manapun dia berada pasti akan bersikap sopan santun.”

Pemaparan di atas merupakan kritik Tiar Anwar Bachtiar terhadap konsep ‘Islam Nusantara’ versi Said Aqil Siradj dan Jokowi. Sedangkan kritik untuk Azyumardi Azra beliau paparkan sebagai berikut.

“Definisi ini memang terkesan lebih “dingin” dan akademik. Selain karena yang penulisnya adalah seorang akademisi populer di Indonesia, juga karena sepanjang tulisannya ia mencoba membangun argumennya tentang konsep Islam Nusantara ini dengan mengaitkannya pada kajian-kajian mengenai kajian sejarah dan kebudayaan Islam di Asia Tenggara. Ia bahkan membatasi “Nusantara” dengan “Asia Tenggara”, bukan hanya Indonesia. Karyanya Jaringan Ulama timur tengah dan kepulauan nusantara abad XVII dan XVIII juga menjadi semacam garansi lain terhadap definisinya tentang ‘Islam Nusantara’ di atas. Definsisi disebutnya dengan sangat optimis menjadi harapan lahirnya peradaban Islam global. Ia menyebut ini, sambil menolak paham Islam lain yang ia sebut sebagai ‘Islam Arab’ yang dipengaruhi oleh teologi ‘Wahabi’, fikih Hambali, dan menolak tasawuf. Terhadap persoalan ini setidaknya ada beberapa pertanyaan yang perlu diajukan kepada Azra.

Pertama, soal keberpihakannya pada Islam yang ia sebut ber-kalam Asy’ari, fikih Syafi’i, dan tasawuf Al-Ghazali itu adalah haknya sebagai umat Islam, yang juga punya hak yang sama untuk menyetujui Islam versi mana saja sesuai dengan pemahamannya. Hanya saja, Azra melupakan satu hal penting dalam sejarah Nusantara, terutama sejarah Indonesia, yaitu tentang proses terbentuknya bangsa ini. Apakah betul sejarah Islam di negeri ini hanya dibentuk oleh ‘Islam Nusantara’ seperti yang didefinisikannya? Apakah sama sekali tidak ada kebaikan, wasathiyyah (sikap moderat) dari model Islam lain yang ada di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini rupanya luput dari analisisnya. Hal ini dapat kita uji satu per satu.

Islam yang disebutnya ‘Islam Arab’ (Wahabi-Hambali) sesungguhnya sama sekali bukan hal baru di Indonesia. Jika kita menarik hal ini pada sosok Muhammad bin Abdul Wahab yang hidup pada akhir abad ke-18 (1703-1792), maka paling tidak berdekatan dengan tahun itu pemikirannya bisa saja sudah sampai ke Indonesia. Dan memang sejak abad ke-19 pun pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab ini sudah bisa dilacak jejaknya di Indonesia. Tokoh yang paling penting mendapat pengaruh ini adalah Tuanku Imam Bonjol (1772-1864) dari Sumatera Barat. Secara resmi pemerintah Indonesia menganugerahkannya sebagai Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI Nmr 087/TK/Tahun 1973, tanggal 6 November 1973.

Dipengaruhinya Imam Bonjol oleh ajaran Muhammad bin Abdul Wahab ini, paling tidak bisa dilacak dalam buku RO Parlidungan yang kontroversial berjudul Tuanku Rao; Teror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak 1816-1833 (1964 dan 2006). Buku ini sendiri sangat tendensius dan mendapat kritik dari Buya Hamka dalam bukunya Fakta dan Khayal Tuanku Rao (1973). Namun melalui buku itu terdapat informasi menarik tentang kecenderungan mazhab yang dianut oleh Imam Bonjol, yaitu mazhab Imam Ahmad bin Hambal dengan referensi teologis dari Muhammad ibn Abdul Wahab. Apapun motif di balik pemberian gelar pahlawan kepada Tuanku Imam Bonjol, hal ini telah menunjukkan bahwa mazhab Hambali dan teologi ‘Wahabi’ adalah merupakan bagian dari sejarah pembentukan wilayah Nusantara ini.

Keterlibatan mazhab Hambali-‘Wahabi’ ini dalam sejarah Indonesia akan semakin terlihat jika selanjutnya kita menuju ke awal abad ke-20. Sejak zaman Imam Bonjol itu, tentu saja pemikiran-pemikiran mazhab Hambali-‘Wahabi’ ini terus berkembang di Indonesia seiring perkembangannya di seluruh dunia Islam, yang merangsang tumbuhnya gerakan pembaharuan Islam di Mesir (Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha), India (Wahiduddin Khan), dan sebagainya. Pengaruhnya ke Indonesia umumnya melalui Mesir, yaitu melalui tulisan-tulisan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam majalah Al-Manâr dan Al-Urwatul-Wutsqâ. Tulisan-tulisan tersebut sangat berpengaruh pada gerakan Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Al-Irsyad. Pertemuan Muhammadiyah dengan tokoh-tokoh murid Imam Bonjol dari Sumatera Barat yang kemudian bergabung dengan Muhammadiyah seperi Abdul Karim Amrullah (ayah Buya Hamka) semakin mendekatkan Muhammadiyah kepada pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Sementara Al-Irsyad malah mendapatkan pengaruh langsung dari wilayah Hijaz dan Nejd karena Ahmad Soorkati sang pendiri adalah seorang terpelajar yang menimba ilmu dari kawasan tersebut.

Tentu saja tidak semua orang setuju dengan pemikiran-pemikiran yang sering disebut “pembaharu” ini, baik karena alasan yang sentimental maupun karena alasan yang sangat akademik dan ilmiah. Itu adalah hak setiap orang. Akan tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa pemikiran ini sudah merupakan bagian dari sejarah bangsa ini melalui para pengusungnya. Tidak ada yang bisa menyangkal keterlibatan positif Muhammadiyah, Persatuan Islam, maupun Al-Irsyad dalam kemerdekaan Indonesia. Mereka bersama-sama dengan para ulama lain dari kalangan pesantren atau yang terkadang disebut tradisionalis; berjuang, berkorban, dan sungguh-sungguh membidani lahirnya Indonesia. Sejarah tidak bisa menghapus itu; terlepas dari setuju atau tidak terhadap paham keagamaan yang mereka anut.

Bisa saja keberadaan mereka hanya sekedar ‘menumpang’ ada di Nusantara ini tanpa memberikan kontribusi penting apa-apa terhadap sejarah komunitas Muslim di wilayah kepulauan ini. Akan tetapi sejarah berbicara sebaliknya. Semenjak kedatangan mereka ke kawasan ini banyak jejak sejarah yang ditinggalkan. Hal ini terlihat dari kontribusi pada Kemerdekaan RI. Belum lagi bila kita menghitung kontribusi mereka dalam membangun sumber daya manusia Indonesia melalui lembaga-lembaga pendidikan dan dakwah yang disebar ke seluruh pelosok Nusantara. Bahkan dapat dikatakan, gerakan pembaharu yang bercorak ‘Wahabi’ ini termasuk gerakan yang sejak awal menjaga umat dari serangan sekularisasi dan Kristenisasi yang dilancarkan oleh Belanda. Mereka sangat gigih menjadi benteng akidah umat ini. Di Indonesia kini, Muhammadiyah-lah pemilik universitas paling banyak, bahkan dibandingkan dengan milik pemerintah. Oleh sebab itu, jika dikatakan tidak memiliki kontribusi dalam sejarah Indonesia, jelas tidak sesuai dengan kenyataannya. Maka merujuk pada hal ini, seharusnya definsi‘Islam Nusantara’ pun harus memasukkan unsur ‘Hambali-Wahabi’ sebagai bagian dari Islam yang diterima masyarakat Nusantara.

Mendefinisikan ‘Islam Nusantara’ hanya menunjuk dari kecenderungan mazhab dari sebagian kaum Muslim di Indonesia, justru hanya akan menimbulkan diskriminasi dan sikap tendensius baru yang malah memicu disintegrasi, bukan harmoni. Mungkin saja kategori yang dibuat Azra sifatnya semata-mata akademik, hendak menunjukkan corak pemikiran dan kultural Islam yang lebih dahulu datang ke kawasan ini. Akan tetapi penamaan ‘Nusantara’ sangat politis, apalagi kemudian kawasan ini telah bermetamorfosis menjadi negara-negara (Indonesia, Malaysia, Brunei, dan lainnya) yang tentu saja politis. Oleh sebab itu, istilah ini menjadi sangat mudah dipolitisir seperti dalam kasus Said Agil Siradj dan Jokowi di atas. Amat terlihat istilah “Islam Nusantara” versi di atas bermuatan sangat politis bertujuan untuk mengangkat kelompok tertentu dan menjatuhkan yang lain. Jadi, sebaiknya Azra merevisi kembali istilah yang digunakannya itu. Ia dapat menggunakan istilah lain yang juga lebih popular, seperti ‘tradisionalis’ atau semisalnya yang tidak terlalu bertendensi politis.

Sayang sekali apabila kategeori akademis berdasarkan riset panjang dari ratusan ilmuwan kemudian hanya dimanfaatkan sesaat oleh para pemain politik. Istilah yang semestinya bisa memperkaya pengetahuan tentang khazanah sejarah Islam di Indonesia ini, tiba-tiba dipandang sangat sinis, karena digunakan oleh para politisi untuk memperkeruh suasana. Seolah-olah yang baik dan bagus hanya model pemikiran Islam yang dianut para pengusungnya. Sementara kelompok lain dianggap berislam dengan model pemikiran yang buruk dan cenderung membahayakan. Tetapi saya tidak yakin bahwa Azra pun tidak berpikir politis dengan kategori akademis yang dilontarkannya.

Kedua, soal sikap wasathiyyah masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh pandangan teologis, fikih, dan sufisme yang bukan Hambali-‘Wahabi’ di Indonesia ini masih perlu diuji kembali. Persoalannya karakter mazhab seperti itu tidak hanya dianut oleh masyarakat Indonesia, melainkan juga ada di belahan dunia yang lain. Para ulama Indonesia bukan pelopor pendekatan-pendekatan keberagamaan itu. Semuanya berasal dari luar, bukan produk lokal. Oleh sebab itu, mengaitkan watak Muslim Indonesia yang toleran dan tidak senang pada kekerasan—klaim ini juga perlu diuji kembali di lapangan—semata-mata dengan anutan mazhab tertentu, menjadi tidak relevan. Jika pegangan mazhab yang menjadi penyebabnya, seharusnya, Muslim di negara lain pun yang berpegang pada mazhab yang sama harus diakui kebaikannya, bukan malah dicela dan direndahkan. Perhatikan petikan bagaimana Azra lebih memuji ekspresi Islam model Indonesia dibandingkan Brunei dan Malaysia yang dikooptasi oleh Negara. Padahal menurutnya kedua negara ini sama-sama ‘Islam Nusantara’ seperti dalam definisinya. (Lihat selengkapnya dalam www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/06/25/nqgl54-islam-nusantara-islam-indonesia-2).

Dari pemaparan Azra pada artikel keduanya di Republika ini, terjadi lompatan pemikiran zig-zag dalam analisisnya. Di satu sisi, ia menyebut toleran dan demokratisnya Muslim Indonesia karena mazhab yang dianutnya, tetapi saat menyebut Malaysia dan Brunai, ia berdalih di dalam ‘Islam Nusantara’ itu sendiri terdapat variasi pemikiran. Azra sekali lagi melupakan hal sangat mendasar dalam sejarah Indonesia. Sebelum menjadi negara Republik, wilayah-wilayah di Indonesia ini juga sama seperti wilayah di Malaysia dan Brunei, yaitu berbentuk kerajaan. Jika mau sedikit membuka cakrawala, Azra akan bertemu dengan kenyataan bahwa gelombang pembaharuan Islam di Indonesia lebih kencang dibandingkan dengan Malaysia dan Brunai. Gagasan-gagasan pembaharuan inilah yang telah memungkinkan Indonesia mengambil model kenegaraan sistem Republik, yang oleh Azra dipandang lebih baik dibandingkan Malaysia dan Brunei. Kontribusi kalangan tradisionalis dalam mewujudkan Indonesia seperti sekarang ini, memang tidak sedikit, tetapi gagasan awal tentang Indonesia tidak ditemukan dalam karya-karya mereka. Baru setelah kalangan pembaharu yang terpengaruh Hambali-‘Wahabi’ seperti KH Ahmad Dahlan, H. Agus Salim, Mohammad Natsir, dan lainnya, dari kalangan pembaharu mencoba memberikan alternatif pemikiran tentang Indonesia dari dominasi pemikiran aktivis sekuler yang didukung Belanda. Para tokoh kalangan tradisionalis yang bermazhab Syafi’i-Asy’ari juga turut memperkuatnya dengan pemikiran khas mereka yang berakar pada fikih-fikih siyasah klasik.

Ekspresi Islam di Indonesia yang dibanggakan oleh Azra ini sesungguhnya adalah hasil simbiosis mutualisme antara kelompok bermazhab Hambali-‘Wahabi’ dengan Syafi’i-Asy’ari sejak keduanya bertemu di negeri ini hampir dua abad silam. Terlebih bila Azra mecermati sejarah Indonesia setelah kemerdekaan. Kedua kelompok ini sama-sama dominan dalam memelihara dan menyebarkan dakwah Islam. Pesantren-pesantren Syafi’i-Asy’ari tetap kokoh dalam melindungi umat dari usaha-usaha de-Islamisasi dari berbagai penjuru. Jumlah pesantren ini juga terus bertambah seiring dengan kaderisasi yang terus berjalan. Tapi jangan dilupakan bahwa komunitas kelas menengah Muslim perkotaan banyak mendapatkan pencerahan dakwah Islam dari pada da’i Wahabi-‘Hambali’ dengan afiliasi organisasi masing-masing. Semaraknya dakwah di kampus-kampus sekuler yang sebelumnya sangat anti-Islam juga hasil karya kelompok ini. Bila kenyataan ini dinafikan, maka Azra sebagai seorang sejarawan telah mengkhianati ilmunya sendiri. Islamisasi pasca-Indonesia merdeka yang banyak digagas oleh kelompok Wahabi-‘Hambali’ ini ini dapat rujuk dalam buku M.C. Riclefs Mengislamkan Jawa (2014).

Jika melirik kasus Malaysia dan Brunei, justru seharusnya Azra mencabut klaimnya tentang pengaruh Syafi’i-Asy’ari dalam memunculkan sikap toleran dan moderatnya kaum Muslim Indonesia. Di Malysia dan Brunai perkembangan paham Wahabi-‘Hambali’ malah dikebiri. Kalaupun ada, jumlahnya tidak signifikan dan tidak sampai berani mendirikan ormas-ormas besar seperti di Indonesia. Mereka bergerak di bawah tanah dan cenderung sembunyi-sembunyi. Ulama mereka tidak mendapatkan izin untuk berceramah secara terbuka. Sebagian buku-buku mereka juga dilarang beredar. Sikap seperti ini saya yakin tidak pernah disetujui Azra sebagai sikap wasathiyyah. Bukankah dengan melihat kenyataan ini, justru logika sederhana akan mengatakan bahwa wasathiyah-nya Muslim Indonesia karena hasil pertemuan harmonis antara kaum Muslim bermazhab Syafi’i Asy’ari dengan yang bermazhab ‘Wahabi’-Hambali?”

Demikian pemaparan Tiar Anwar Bachtiar yang penulis kutip dari tulisan beliau yang berjudul: Menelisik ‘Islam Nusantara’. Tulisan beliau selengkapnya bisa dibaca di: http://jejakislam.net/?p=970.

Dari pemaparan panjang lebar Tiar Anwar Bachtiar di atas, penulis bisa mengambil garis besar bahwa wacana ‘Islam Nusantara’ yang dikemukakan tokoh-tokoh ini cukup berbahaya ditinjau dari dua sisi. Pertama, mengaburkan ajaran Islam yang benar. Islam adalah ajaran yang satu, bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, dan tidak ada bedanya antara Islam di Arab, di Nusantara, di Turki, di Eropa dan belahan bumi lainnya. Wacana ‘Islam Nusantara’ berusaha mengebiri konsep Islam ini, dengan menawarkan konsep Islam baru yang khas ‘Nusantara’.

Kedua, berpotensi mengadu domba antar umat Islam. Hal ini misalnya ditunjukkan oleh Azyumardi Azra yang coba membenturkan pengikut Syafi’i Asy’ari dengan Salafi (Wahabi) Hanbali. Adu domba antar umat Islam ini besar kemungkinan bertambah buruk, karena istilah ‘Wahabi’ sendiri sebenarnya simpang siur dan cenderung digunakan untuk menyerang setiap pihak yang berseberangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perpecahan umat Islam. Saat ini, istilah ‘Wahabi’ digunakan oleh sebagian pihak untuk menyebut seluruh elemen umat Islam yang amal praktisnya berbeda dengan kalangan tradisionalis. Bahkan kadang istilah ‘Wahabi’ digunakan untuk setiap elemen umat Islam yang komitmen dengan ajaran Islam, terikat dengan aturan syariah dalam kehidupan sehari-hari, dan menginginkan diterapkannya Syariah Islam secara kaffah di negeri ini.

Dari sini, kita bisa menerima analisis yang menyatakan bahwa wacana atau gagasan ‘Islam Nusantara’ ini merupakan strategi dari musuh-musuh Islam, untuk menghancurkan Islam, dengan dasar falsafah devide et impera, atau politik pecah belah. Mereka menyibukkan umat Islam dengan konflik antar sesama, sedangkan mereka semakin menancapkan penjajahannya (pemikiran, budaya, ekonomi, politik dan lainnya) di dunia Islam.

Di akhir tulisan ini, izinkan penulis mengutip firman Allah ta’ala:

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

Artinya: “Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.” (QS. Aali ‘Imraan [3]: 54)

HadaanaLlaahu wa iyyaakum ajma’iin.

Muhammad Abduh Negara

Pengelola Program Tafaqquh Fid Diin (TFD) Banjarmasin; Alumni S1 Syariah (Ta'lim 'An Bu'd) Universitas Islam Imam Muhammad bin Sa'ud, Saudi Arabia

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *